banner 468x60

Agar Tak Bebani Wali Murid, SBPP Kota Malang Ditetapkan Setelah Lebaran

428 views
iklan

uang_kuliahPenakita | MALANG – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) mengaku belum menetapkan besaran beaya sumbangan beaya pengembangan pendidikan (SBPP) sekolah-sekolah di Malang Kota, khususnya di jenjang SMA Negeri. Pasalnya, pihak MKKS tak ingin membebani wali murid dengan beaya sekolah justru di saat mereka sedang mempersiapkan kebutuhan untuk merayakan Idul Fitri.

Selain itu, kenaikan BBM beberapa waktu lalu turut jadi pertimbangan ditundanya penetapan SBPP. “Intinya, beaya SBPP tidak jauh beda dengan SBPP tahun lalu, maksimal Rp 5 juta. Dan angka yang keluar nanti pun disosialisasikan sebelumnya dengan Komite Sekolah dan wali murid,” ujar Tri Suharno, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Malang.

Disinggung soal Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) yang sempat disebut Gubernur Jawa Timur, Soekarwo agar tidak membebani wali murid, menurut Tri Suharno, penyusunannya merupakan serangkaian kebutuhan sekolah untuk satu tahun ajaran. Setelah sekolah menetapkan program-programnya, pihak sekolah menyampaikan hal itu ke Komite Sekolah.

“Komite Sekolah bisa kok mempertanyakan program-program ini. Kalau ternyata ada kekurangan, Komite Sekolah bisa mengusulkan agar program ini dikoreksi atau bahkan dihilangkan,” cetusnya.

Ditambahkan pula, setelah RKS diperiksa Komite Sekolah, RKS kemudian disosialisasikan ke wali murid untuk menetapkan beaya SBPP. “Wali murid bisa menyampaikan keberatan jika ada program sekolah yang dianggap tidak perlu. Selama alasan yang diutarakan kuat secara rasional RKS masih bisa berubah,” kata Tri.

Diingatkan oleh Tri,“Sebetulnya, wali murid juga anggota Komite Sekolah. Jadi berhak mengoreksi RKS saat pertemuan” bebernya.

Menurut Tri, susunan organisasi Komite Sekolah ditentukan wali murid yang menunjuk perwakilannya untuk menjadi pengawas sekaligus evaluator program-program sekolah. “Hasil pengawasan dan evaluasi ini dilaporkan ke wali murid. Idealnya tiap bulan, tapi memang kebanyakan sekali dalam tiap tahun ajaran. Itu pun sesuai aturan standar penyelenggaraan pendidikan,” tandasnya. sum

author