banner 468x60

Dugaan Bocoran Jawaban UN Perlu Dicek Akurasinya!

355 views
iklan

Penakita | SURABAYA – Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Harun menyatakan, akurasi kebenaran kunci jawaban yang beredar ketika ujian nasional (UN) dua hari lalu, harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum memvonis telah terjadi kebocoran. Apalagi, di daerah tidak ada yang memegang kunci jawaban UN, karena berada di pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Seperti di SMA Frateran, yang dilakukan polisi sudah benar dengan berusaha membuktikan tingkat kebenaran kunci jawaban terlebih dahulu. Jika ternyata tidak benar, maka harus dilakukan rehabilitasi dalam konteks isu jawaban UN tersebut,” katanya kepada PENAKITA.com, Sabtu (20/4/2013).

Jika kunci jawaban yang dipegang siswa itu benar, mantan Kepala Disbudpar Jatim ini memaparkan, dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN telah diatur jenis-jenis pelanggaran yang mesti ditanggung, baik untuk peserta maupun pengawas. Ada jenis pelanggaran ringan, sedang, dan berat. “Yang paling berat bisa dipidana itu,” tegasnya.

Ia pun menepis tuduhan bahwa lembar jawaban ujian nasional (LJUN) tahun ini tidak sesuai standar atau dibawah ketentuan yang sudah ditetapkan saat berlangsungnya tender. “Kertas LJUN-nya gagah perkasa, tidak mungkin di bawah standar yang ditentukan, yakni setebal 80 gram,” cetus Harun.

Yang jelas, segala persoalan UN di tiap kabupaten/kota akan dilaporkan oleh kepala Dinas Pendidikan setempat kepada pihak panitia penyelenggara UN di tingkat provinsi. Setelah itu akan diteruskan ke pusat bahwa telah ada kejadian seperti ini.

“Kami selalu akan koordinasi. Seperti kejadian di Surabaya ini, Pak Ikhsan (Kepala Dindik Surabaya) akan terus mengecek setiap kejadian yang ada. Baru setelah itu akan lapor ke kami dan kami teruskan ke pusat,” tandasnya.ika

author