banner 468x60

Aneka Pungutan Masih Marak di Lembaga Pendidikan Gresik

370 views
iklan

Pungli gresik1Penakita | GRESIK –  Pungutan liar (pungli) masih marak terjadi di sejumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Gresik. Pungutan-pungutan itu bisa diajukan ke siswa dengan beragam alasan, mulai pembangunan musala atau masjid sekolah sampai pengadaan laboratorium.

Fakta tersebut diungkap anggota DPRD Gresik yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah di tingkat SD dan SMP. Di SDN 3 Sidokumpul, Kecamatan Gresik misalnya, wakil rakyat ini menemukan adanya pungli sebesar Rp 25.000 per wali murid. Dana itu informasinya digunakan untuk membangun tempat ibadah berupa musala di sekolah tersebut,

Temuan lain yaitu di SMPN 1 Kebomas. Komisi D DPRD Gresik mendapatkan fakta pungli sebesar Rp 800.000 yang digunakan untuk membangun ruang laboratorium bahasa Inggris dan laboratorium Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK). Temuan di dua lembaga pendidikan negeri ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2012 – 2013.

Beberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Gresik masih melakukan pungutan liar (Pungli) di luar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).

“Tidak seharusnya lembaga pendidikan negeri itu melakukan pungli. Apalagi untuk pembangunan dan investasi. Secara kelembagaan sekolah negeri sudah dibiayai negara,” tandas Chumaidi Ma’un, Ketua Komisi D DPRD Gresik.

Kalau pun terpaksan melakukan pungutan, lanjut Chumaidi yang hari itu melakukan sidan bersama Mujid Ridwan, Lilik Hidayati, dan Sugiyo, harus seijin Dinas Pendidikan (Dindik) dan Bupati Gresik. “Adanya pungutan ini membuktikan bahwa APBD di Gresik untuk pendidikan masih banyak penyelewengan dan kurang terserap dengan baik,” cetus Chumaidi.

Di sisi lain, menurut Chumaidi, masih maraknya pungutan itu membuktikan pemerintah daerah masih kurang memperhatikan masalah pendidikan di daerahnya. “Kalau memang sekolah negeri butuh komputer atau musala, Dindik atau Bupatinya harus tanggap, jangan dibiarkan sekolahnya melakukan pungli. Sekolah nekad melakukan pungli karena masih kekurangan anggaran. Ini jelas-jelas melanggar Peraturan Menteri Pendidikan,” pungkasnya. adi

author