banner 468x60

Anggaran Pendidikan Naik 7,5 Persen, Distribusi Guru Jadi Prioritas

403 views
iklan

Presiden SBYPenakita | JAKARTA – Distribusi guru antar satuan pendidikan dan antar wilayah yang belum merata akan menjadi masalah penting yang mendapat perhatian khusus dalam program pendidikan di Tanah Air. Pasalnya, daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, masih ada yang belum terpenuhi kebutuhannya sesuai standar pelayanan minimal.

Demikian ditekankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan Pidato Nota Keuangan 2014 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2013) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Presiden SBY menyatakan pula, upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus dilakukan, antara lain melalui peningkatan kualitas guru termasuk di dalamnya sertifikasi guru dan implementasi kurikulum 2013.

Selain itu, lanjut Presiden SBY, beberapa program afirmasi tetap dilanjutkan dan ditingkatkan seperti pengiriman guru, pada daerah terpencil, terluar dan tertinggal (3T). Pengiriman pelajar asal Papua untuk melanjutkan studinya di beberapa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi Negeri terbaik di luar Papua.

Presiden SBY pun mengatakan akan terus membangun infrastruktur sekolah. Anggaran akan disediakan untuk melanjutkan penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak, pembangunan sekolah baru, akademi komunitas dan sarana pendukungnya.

“Selain itu untuk makin memeratakan akses pendidikan, dalam tahun 2014 kita tingkatkan lagi penyediaan bantuan siswa miskin (BSM) dan beasiswa Bidikmisi,” ujarnya menambahkan.

Untuk pendukung langkah-langkah tersebut, presiden menyatakan, anggaran pendidikan ditingkatkan sebesar 7,5 persen, dari besaran Rp 345,4 triliun menjadi 371,2 triliun. “Hal-hal yang dilakukan Indonesia saat ini tidak sebatas reformasi, tetapi sebuah transformasi,” kata Presiden SBY seperti dikutip dari laman setneg.go.id.

Dalam penyampaian Pidato Kenegaraan di depan DPR RI dan DPD RI di Gedung MPR/DPR RI di Jakarta dalam rangka HUT ke-68 Kemerdekaan RI, Presiden SBY menegaskan, mulai tahun ajaran 2013-2014, program wajib belajar 9 tahun (jenjang pendidikan dasar) ditingkatkan ke jenjang pendidikan menengah melalui program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Hal ini dimaksudkan, agar anak-anak Indonesia pada usia 16-18 tahun minimal 97 persen berpendidikan menengah pada tahun 2020 nanti.

“Apabila tanpa program PMU, angka tersebut baru dicapai pada tahun 2040,” kata Presiden SBY. dde

author