Pancasila Diajarkan di LP dan Rutan

JAKARTA – Aksi kekerasan dan radikalisme di negeri ini makin memprihatinkan. Karena itu Kementerian Agama (Kemenag) dan Permata Bangsa beruapa menangani budaya negatif itu dengan menjadikan Pancasila sebagai jalan untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan dan radikalisme.

Dalam upaya itu pula, Pancasila kini diajarkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) di antaranya dilakukan di rumah tahanan (rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salemba. Langkah itu, kata Ketua Permata Bangsa Dody Susanto, dilakukan dalam rangka mengikis tindak kekerasan di Tanah Air.

“Permata Bangsa meluncurkan gerakan derajat Pancasila atau kepanjangannya deradikalisasi jalan atasi terorisme dengan Pancasila di Rutan dan Lapas Salemba,” katanya di Jakarta, Minggu (27/1/2013).

Hadir dalam kegiatan itu Wakil Menteri (Wamen) Agama, Prof Dr Nasarudin Umar, Kepala Rutan Salemba Taufiqurahman, dan Kepala Lapas Salemba Yusparudin MM dan jajaran Rutan dan Lapas Salemba. Nasarudin dalam kesempatan ceramahnya menekankan pentingnya sabar dan rasa syukur kepada Tuhan sebagai manifestasi hamba yang beriman, taat pada agama, dan takut pada Tuhan.

“Ajaran Pancasila penting untuk dilaksanakan bukan semata-mata merupakan pelajaran,” ujarnya.

Pada kesempatan itu diresmikan sosialisasi Klinik Pancasila melalui gerakan doa iman taqwa atau gladi taqwa serta gladi rohani, yang dilakukan secara khidmad. Kegiatan itu diisi dengan diskusi interaktif antara Wamen Agama dan para warga binaan.  Saat menutup acara tersebut itu diadakan peluncuran gerakan Alpukat atau kepanjangannya Aksi Langsung Pribadi Utuh dengan Keimanan Agama Tuhan oleh Ketua Permata Bangsa, diikuti prosesi makan buah alpukat bersama ratusan warga binaan mengakhiri silaturahmi antar anak bangsa di rutan dan LP Salemba dan kegiatan itu bisa menghibur.

Padangpanjang Sudah 100 Persen Terapkan Kurikulum 2013

PADANGPANJANG – Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim menyebutkan, pemberlakukan kurikulum 2013 ditargetkan mencakupi 30 persen wilayah pada tahun ini dan berlaku penuh di tahun ajaran 2014.

“Penerapan yang tidak total itu khusus untuk sekolah dasar (SD), yakni minimal 30 persen dari SD yang ada di setiap kabupaten, tapi tahun berikutnya sudah harus 100 persen,” kata Musliar Kasim di Padangpanjang, Sabtu (26/1/2013) malam ketika mensosialisasikan kurikulum 2013 kepada ribuan guru se-Padangpanjang, di Aula Balaikota setempat.

Dia menjelaskan, penerapan minimal 30 persen itu tidak menutup kemungkinan penerapan dengan jumlah lebih dari itu. “Kalau ada daerah yang bisa 100 persen seperti Padangpanjang ya silakan saja, karena penerapan 30 persen itu sifatnya minimal,” ujarnya.

Penerapan minimal itu dilakukan, lanjut Kasim, karena sumber daya manusia Kemendikbud yang terbatas, tapi 2014 sudah harus berlaku total dan di seluruh Indonesia. Kriteria 30 persen SD yang akan memberlakukan kurikulum 2013 itu, dia mengatakan, tetap berkeadilan yakni merepresentasikan sekolah negeri dan swasta, serta merepresentasikan akreditasi A, B, dan C.

“Kita memiliki SD sebanyak 148 ribu, karena kalau 30 persen saja sudah ada 48 – 49 ribu guru SD yang harus dilatih untuk melaksanakan kurikulum 2013. Itu jumlah yang banyak, sehingga kalau lebih dari itu ada keterbatasan,” bebernya.

Sosialisasi kurikulum 2013 yang dilakukan Kemdikbud tersebut ada empat daerah di Sumatera Barat satu di antaranya Padangpanjang. Kurikulum 2013 merupakan penyederhanaan kurikulum sebelumnya yang akan mendidik kreativitas peserta didik, termasuk memudahkan para guru dalam mengajar.

“Kurikulum 2013 ini sesuai dengan kondisi suatu daerah, sehingga peserta didik akan bisa memunculkan kemampuan yang dia miliki,” pungkas Kasim.

Bekali Bimbel dan Try Out Jelang Tes CPNS

SURABAYA –¬†Dewan Koordinator Honorer Indonesia (DKHI) Surabaya menghimpun seluruh anggotanya untuk mempersiapkan diri menyambut tes CPNS khusus GTT. Mereka membekali diri dengan bimbingan belajar (Bimbel) dan try out khusus GTT. Sampai saat ini, proses penggalangan peserta Bimbel masih terus berlangsung. Dari ribuan GTT dan PTT di Surabaya dan sekitarnya, mereka berkesempatan mengikuti pembekalan jelang tes CPNS khusus GTT. “Kami buka sampai akhir Februari. Mari kita siapkan diri dengan semacam Bimbel. Wong dulu tes UMPTN saya ikut Bimbel. Masuk CPNS harus ada Bimbel,” kata Sekertaris DKHI Surabaya Atiko, Minggu (27/1/2013). Ide Bimbel khusus para GTT dan PTT ini tercatat baru kali pertama diadakan. DKHI yang melihat kondisi para anggotanya tidak membekali diri dengan sistematis. Mereka berjuang sensdiri-sendiri dalam hal penyiapan materi. Akhirnya lahir gagasan, mengkoordinasi ribuan GTT tersebut untuk dibimbing dan dipandu dalam pengerjaan tes CPNS. “Sebenarnya sifatnya try out tapi digelar seharian. Kami menghadirkab praktisi dan pakar yang biasa menggelar try out dan Bimbel CPNS dari Malang dan Surabaya,” tambah Atiko. DKHI sudah menjadwalkan try out dan Bimbel masuk CPNS itu pada Maret nanti. Mereka membatasi tidak lebih dari 400 GTT untuk tahap pertama. Untuk bisa masuk Bimbel khusus GTT ini tentu harus mengeluarkan biaya. Tapi tidak banyak, yaitu hanya Rp 200.000 per-GTT. “Kami yakin, minimal teman-teman GTT tidak grogi dan terbiasa dengan soal-soal CPNS. Tidak hanya itu, mengerjakan tes CPNS dengan materi scolastik dan bidang studi ada triknya. Sebab berbenturan dengan waktu,” cetus Atiko yang lama menjadi GTT di SMKN 7 Surabaya.