Sekolah Lapang KKP Putus Rantai Kemiskinan

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendirikan dan mengembangkan sekolah lapang di sejumlah lokasi dengan tujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan yang kerap melanda banyak nelayan tradisional di Tanah Air. “Pendidikan memang salah satu cara yang bisa memutus rantai kemiskinan. Program utama pendidikan yang dikembangkan KKP berupa `closed loop` dan `teaching factory`,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia KKP Syarief Widjaja, Senin (28/1).

Menurut dia, stigma negatif nelayan yang hingga kini belum sepenuhnya hilang seperti kondisi serba kekurangan baik secara ekonomi maupun tingkat pendidikan mengakibatkan keadaan nelayan tradisional kerap berujung kepada terjadinya kemiskinan struktural. Syarief mengakui, untuk mengajak anak-anak nelayan bisa mengikuti pelajaran khususnya sekolah dasar memang tidak mudah karena terdapatnya sejumlah hambatan.

Selain masalah ketertinggalan pengetahuan, lanjutnya, mereka juga sibuk bekerja mengikuti orang tua mereka dan tidak sedikit anak nelayan lebih banyak waktunya tersita untuk melaut. “Untuk menjaring anak-anak nelayan ini bisa tetap sekolah, KKP mengadakan program sekolah lapang. Sekolah lapang selain waktu belajarnya disesuaikan jadwal anak, kurikulumnya juga disesuaikan dengan materi yang mudah mereka tangkap,” tuturnya.

Menurut dia, sekolah lapang bertujuan menjaring anak putus sekolah agar mendapatkan ijazah setara SMP sehingga bisa melanjutkan ke SUPM. Ia juga menuturkan, sekolah itu setara dengan program kerja paket A atau kejar Paket B. Bedanya, sekolah lapang ditambah dengan pelajaran yang banyak berhubungan dengan materi kelautan dan perikanan.

“Untuk program 2012, KKP telah mendirikan sekolah lapang di empat lokasi, yaitu di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, Cilacap Jawa Tengah, Belawan Sumatera Utara dan Kupang Nusa Tenggara Timur,” paparnya.

Sedangkan untuk 2013, KKP akan mendirikan sekolah lapang di 10 lokasi yang memiliki konsentrasi kepadatan nelayan cukup tinggi antara lain wilayah Kepulauan Riau, Sibolga, Tegal, Pontianak, Bitung Sulawesi Utara, Ambon, Sorong serta Lombok Timur.

SMK RSBI Dapat Perhatian Khusus

SURABAYA –¬†Dinas Pendidikan Jawa Timur Kamis (31/1/2013) mempertemukan seluruh SMK eks RSBI di kabupaten dan kota. Pertemuan itu membahas secara khusus nasib para SMK RSBI yang kini dibubarkan.

Ini penting karena pendidikan SMK harus mendapat perhatian khusus. Tidak saja karena pendidikan ini yang menuntut berbasis tenaga terampil dan terdidik, namun dijalankan pula kurikulum pengembangan pendidikan vokasional (terapan) di sekolah jenjang ini. Untuk pembubaran RSBI perlu penyikapan khusus.

“Hari ini, perwakilan Dinas Pendidikan daerah, kepala SMK, kami, dan Pak Dirjen Pendidikan Menengah akan duduk dalam satu forum,” ucap Kepala Dinas Pendidikan Jarim Harun, Kamis (31/1/2013)

Ditambahkan, mereka akan melakukan konsolidasi. Forum tersebut juga akan menjadi momentum untuk mengusung usulan dari semua SMK eks RSBI dari 38 kota dan kabupaten. Dan akan dibahas tindak kanjut konkrit pascadibubarkannya status seluruh sekolah RSBI SMK.

Harun menyatakan bahwa SMK tidak saja dituntut penguasaan materi atau teori. Lebih dari itu, mereka juga harus menguasai praktik dan implementasi langsung dari materi. Harus menjadi tenaga terampil di bidangnya.

Penerimaan Siswa Serentak Masih Belum Jelas

SURABAYA –¬†Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya yang direncanakan digelar serentak bersama Sidoarjo dan Gresik belum jelas kapan digelar. Semula dijadwalkan sekitar 25 April sudah bisa digelar. Namun hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut.

Ketika dikonfirmasikan langsung ke Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Ikhsan, rencana itu masih belum ada tindaklanjut. “Kami masih sibuk dengan tugas masing-masing dulu. Terutama setelah RSBI dibubarkan. Nanti kami bahas lagi,” ujar Ikhsan, Rabu (30/1/2013).

Namun ketiga pihak sepakat dengan komitmen bersama mereka, bahwa, Dinas Pendidikan Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik akan menggelar PPDB bersama. Ini untuk mengantisipasi dampak yang timbul jika digelar saling mendahului.

Sidoarjo dan Gresik terutama, merasa dirugikan karena input calon siswa adalah mereka yang biasanya lebih dulu mencoba sekolah di Surabaya. Jika tidak diterima baru mendaftar ke Sidoarjo atau Gresik, khususnya siswa perbatasan.

Ini lantaran Surabaya dengan kemampuan APBD-nya mampu menggratiskan SPP mulai SD sampai SMA/SMK. Tidak hanya itu, seluruh investasi pendidikan yang biasanya dibebankan kepada siswa tidak berlaku di Surabaya.

“Kami juga sepakat bahwa pengaktegorian siswa luar kota adalah didasarkan pada KK calon siswa. Jadi dengan komitmen bersama ini bisa menghindari gejolak masyarakat,” ungkap Ikhsan.