banner 468x60

“Desakan Menghapus UN Itu Tidak Masuk Akal!”

385 views
iklan

harun33Penakita | SURABAYA – Dr Harun MSi MM, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur sepakat dengan Prof Dr Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk mempertahankan pelaksanaan ujian nasional (UN). Menurut Harun, UN tidak hanya sebagai evaluasi pendidikan, tetapi juga untuk proses pemetaan di daerah sehingga bisa diketahui kekurangan untuk dilakukan program pengembangannya.

“Jadi desakan menghapus UN itu tidak masuk akal,” tegas mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jatim ini.

Lebih lanjut, Harun mempertanyakan,”Kalau tidak ada UN, lalu parameter keberhasilan pendidikannya apa. Malah nanti bisa tidak karu-karuan,” ujarnya.

Karena itu pula, Harun tetap mendukung UN untuk SD tetap dilaksanakan tahun depan. “Selama ini di Jatim sudah berjalan baik berkat kerjasama provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota. Jadi tidak ada yang dipermasalahkan, tinggal di tingkatkan saja tahun depan,” bebernya.

Sebagaimana diketahui, konvensi nasional pendidikan yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Kamis-Jumat (26-27/9) menghasilkan sejumlah keputusan. Di antaranya adalah pelimpahan wewenang penyelenggaraan UN ke provinsi, kabupaten/kota. Kewenangan yang dilimpahkan tersebut adalah proses pembuatan naskah termasuk penunjukan percetakan dan proses distribusi.

Selain pelimpahan kewenangan ke daerah, konvensi juga sepakat mengurangi kewenangan perguruan tinggi. Sebelumnya, perguruan tinggi sangat berperan vital dalam proses UN khususnya tingkat SMA/SMK mulai dari pengawasan percetakan, distribus ke daerah, pengawasan ke satuan daerah hingga proses pemindaian.

Dalam pelaksanaan UN yang akan datang, peran perguruan tinggi hanya dalam proses pengawasan dan pemindaian. Sedang untuk proses skoring tetap dilakukan pemerintah pusat. “Kebijakan ini sudah realistis dan positif untuk dunia pendidikan. Saya sepakat itu demi memperbaiki ujian nasional,” tegasnya. ari

author