banner 468x60

Dikeluhkan, Sekolah Kawasan Terima Murid dengan Nilai di Bawah Standar

455 views
iklan

ppdb sby smp onlinePenakita | SURABAYA – Penerapan sekolah kawasan di sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Surabaya dituding tak sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu kasus ditengarai terjadi di SMP Negeri 6 Surabaya yang menerima murid dengan nilai di bawah standar yang sudah ditetapkan.

Wahyudi, warga Gubeng Klingsingan KA I/32 Surabaya mengaku kecewa atas sikap Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya yang tidak bisa memberi jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Bahkan data yang diberikan mengenai temuannya di SMPN 6 juga tidak mendapat tanggapan memadai.

Menurut Wahyudi, dia semula hendak mendaftarkan anaknya di SMPN yang berlokasi di Jl Jawa tersebut lantaran berdekatan dengan tempat tinggalnya. Sebelum mendaftar melalui PPDB online, Wahyudi sengaja datang ke kantor Dindik Surabaya untuk mencari informasi terkait persyaratan untuk masuk sekolah kawasan tersebut melalui jalur Mitra Warga pada Jumat (7/6/2013) lalu.

Namun, pihak Dindik menyatakan bahwa SMPN 6 merupakan salah satu sekolah kawasan yang tidak menerapkan jalur Mitra Warga. Yang berminat masuk sekolah kawasan wajib memenuhi persyaratan dengan nilai total ujian nasional (UN) minimal 25,50 dan nilai tiap mata pelajaran yang diujikan minimal 7,25.

Anehnya, fakta yang ditemukan Wahyudi tidak sesuai dengan pernyataan pihak Dindik Surabaya. Karena siswa yang diterima di SMPN 6 itu ada yang nilai total jauh di bawah standar. “Ada anak nilai totalnya 16,70 bisa diterima. Kalau dihitung-hitung rata-ratanya tidak sampai 7,00. Kalau seperti itu, kalau anak saya daftar seharusnya bisa masuk, karena nilainya 23,50,” papar Wahyudi.

Wahyudi juga mengkritisi pernyataan Dindik bahwa akan ada survei dari sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu. “Kapan surveinya kalau tanggal 21 Juni sudah diumumkan hasilnya. Pelaksanaan aturan dalam PPDB tidak sesuai aturan,” tandasnya.

Wahyudi yang tidak mendapat jawaban memuaskan dari Dindik Surabaya akhirnya mengadukan permasalahan tersebut ke Ombusman RI Perwakilan Jawa Timur. “Saya langsung ke Ombusman untuk mengadu. Ini kan hak anak-anak kami yang tidak mampu untuk mendapat pendidikan,” ujarnya. ari

author