banner 468x60

Dindik Jatim Diminta Terlibat Proses Sertifikasi

375 views
iklan

Harun, Kepala Dinas Pendidikan JatimPenakita | SURABAYA – Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur bakal mengirim surat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk meminta supaya proses sertifikasi diatur ulang, khususnya yang menyangkut keterlibatan pemerintah provinsi (pemprov). Selama ini pemprov sama sekali tak dilibatkan, namun ketika ada permasalahan timbul Dindik dituntut bersikap.

Tuntutan perubahan kebijakan terkait proses sertifikasi itu disikapi secara serius oleh Dindik Jatim menyusul permintaan dari Dindik Kabupaten/Kota dalam pertemuan yang digelar di Kantor Dindik Jatim Jl Jagir Surabaya, Rabu (4/9/2013).

Dalam pertemuan yang membahas masalah pelaksanaan sertifikasi, khususnya menyikapi munculnya ijazah palsu di sejumlah daerah itu sebagian besar kabupaten/kota meminta Dindik Jatim terlibat dalam proses sertifikasi. Selama ini proses sertifikasi hanya dibebankan kepada Dindik Kabupaten/Kota untuk verifikasi berkas sebelum diserahkan ke Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Sementara Dindik Jatim tidak dilibatkan sama sekali. Padahal yang mengetahui data-data pokok pendidikan adalah dindik jatim. “Koordinasi masalah sertifikasi memang sangat kurang,” ujar Dr Harun MM, Kepala Dindik Jatim.

Selain masalah koordinasi, pertemuan ini juga menyepakati agar proses distribusi tunjangan profesi pendidik (TPP) untuk guru swasta dikembalikan lagi ke provinsi. Pasalnya, selama setahun ditangani langsung pemerintah pusat, banyak keluhan-keluhan dari guru seperti pencairannya yang sering molor maupun guru-guru yang seharusnya berhak tetapi tidak mendapat.

“Teman-teman kabupaten/kota meminta ini dikembalikan ke provinsi agar kalau ada apa-apa bisa koordinasi,” ungkap Harun.

Menurut Harun, pihaknya sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk sumber daya manusia dan kelengkapan lain. Terkait penanganan guru yang memalsu ijazah untuk sertifikasi, menurut dia dengan koordinasi bersama pihaknya hal itu bisa diminimalisir karena proses pemanatauan dan verifikasi akan lebih ketat.

“Untuk yang sudah terjadi (guru pemalsu), kalau memang salah ya harus ditindak. Tapi harus dibedakan itu oknum. Bukan guru secara keseluruhan,” pungkasnya. ari

author