banner 468x60

Federasi Guru Ajukan Judicial Review UN ke MA

373 views
iklan

UNPenakita | JAKARTA – Kebijakan penerapan ujian nasional (UN) tetap mengusik Federasi Guru Independen Indonenesia (FGII). Karena itu, FGII menggandeng aktivis pendidikan yang memiliki visi dan misi sama untuk melakukan judicial review atas pelaksanaan UN ini ke Mahkamah Agung.

Judical review itu sehubungan terbitnya PP No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP No 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan yang ditandatangani Presiden pada 7 Mei 2013. Di dalam revisi PP standar Nasional Pendidikan, kebijakan UN SMP dan SMA sederajat untuk kelulusan siswa tetap dipertahankan. Sedang pelaksanaan UN SD sederajat dihapus mulai tahun 2014.

Kajian FGII ada pada pasal 67, 69, dan 70 dalam PP No 32 Tahun 2013 yang dianggap bertentangan dengan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 58 ayat (1) yang berbunyi “Evaluasi hasil belajar peserta didik pendidikan dilakukan oleh pendidik untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.”

Sedang di Pasal 62 ayat (2) disebutkan,”Ijazah diberikan peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.”

“Jelas di UU Sistem Pendidikan Nasional tidak ada pasal yang mengamanatkan UN,” tegas Iwan Hermawan, Sekretaris Jenderal FGII.

Diakuinya, FGII pernah berencana melakukan judicial review PP 19/2005, tetapi waktunya keburu habis. “Karena itu, saat ini waktunya tepat untuk judicial review ke MA,” cetus Iwan sambil menambahkan proses pengajuan judial review dibatasi, tidak melebihi 180 hari sejak PP ditandatangani. dde

author