banner 468x60

Guru Harus Diberi Kebebasan Berserikat

387 views
iklan
Ilustrasi

Ilustrasi

Penakita | JAKARTA – Kalangan DPR RI minta pemerintah agar merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74/2008 tentang Guru harus memperhatikan hak kebebasan berserikat. Pasalnya, hak guru ini terkait kebebasan berserikat yang dijamin sebagai hak asasi sebagaimana isi UUD 1945.

“Pemerintah mesti memperhatikan permintaan hak guru tersebut,” katanya Rohmani, anggota Komisi X DPR RI.

Legislator yang membidangi masalah pendidikan, kebudayaan, olahraga dan pariwisata itu menegaskan,”Jadi, tidak bisa sebuah undang-undang melarang hak berserikat warga negara karena akan bertentangan dengan UUD ’45,” cetusnya.

Anggota Fraksi PKS DPR ini menyatakan, sia-sia bila pemerintah membuat PP yang memiliki unsur pengekangan hak dasar warga negara. Kalaupun pemerintah hendak mengatur organisasi profesi guru, lanjut Rohmani, hal mendasar yang harus diperhatikan adalah tidak ada pengekangan terhadap kebebasan berserikat.

“Justru yang harus mendapat perhatian serius adalah organisasi profesi guru yang kredibel. Organisasi tersebut harus mampu mengakomodasi semua kepentingan guru,” papar Rohmani.

Rohmani menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana melakukan revisi tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74/2008 tentang Guru. Sejumlah pihak, kata dia, mensinyalir perubahan tersebut akan mengekang hak kebebasan berserikat guru.

Sedikitnya tiga organisasi guru telah menyatakan penolakannya terhadap revisi tersebut yakni Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI).

author