banner 468x60

Irjen Kemendikbud Serahkan Kasus Tunjangan Guru ke KPK

371 views
iklan

beasiswa2Penakita | JAKARTA – Pemerintah akan membentuk tim bersama untuk menindaklanjuti aduan keterlambatan tunjangan guru beberapa waktu lalu. Pembentukan tim ini untuk mencari solusi agar dana-dana seperti ini nantinya tidak terhambat lagi penyalurannya dan jelas akuntabilitasnya.

Menurut Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Haryono Umar, pembentukan tim ini telah dibahas bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Nantinya dari masing-masing instansi tersebut mengirimkan dua orang untuk bergabung dalam tim.

“Sebelumnya kami sudah melaporkan pada KPK terkait adanya endapan dana transfer daerah ini,” kata Haryono.

Endapan dana transfer daerah tersebut, lanjutnya, terbilang sangat besar yaitu sebanyak Rp 10 triliun. Hal ini diketahui saat ada penelusuran pada 1 Juli 2012. Anggaran dana transfer daerah yang ditransfer sebanyak Rp 40 triliun untuk tunjangan profesi guru. Namun yang tersalurkan baru sebanyak Rp 30 triliun dan sisanya dibiarkan mengendap di rekening daerah.

“Jadi sekarang ingin dilihat keberadaan uang tersebut dan konsekuensinya termasuk bunga dan lainnya,” ujarnya.

Ditambahkan pula,”Kami bawa pada KPK karena kami tidak punya kewenangan. Kewenangan tersebut ada di inspektorat daerah.”

Haryono menyatakan, pihaknya sebenarnya telah melakukan audit investigasi terhadap tunjangan guru dan dana alokasi khusus (DAK) di 10 provinsi. Dari audit tersebut, pihaknya menemukan anggaran yang dipotong, diendapkan, dan DAK yang bermasalah.

“Memang kami mendapatkan kondisi yang seperti itu. Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan untuk sampel khusus. Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh dana yang sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan baru 30 persen yang disalurkan kepada guru,” pungkasnya. kps

author