banner 468x60

Jangan Alihkan Sisa Pagu Sekolah Kawasan ke Jalur Reguler

366 views
iklan

ppdb surabayaPenakita | SURABAYA – Upaya mengalihkan sisa pagu sekolah kawasan ke jalur reguler ditentang anggota DPRD Kota Surabaya. Baktiono, Ketua Komisi D DPRD Surabaya menegaskan, sekolah kawasan harus memiliki grade yang jelas seperti eks Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) yang siswanya memang disaring melalui nilai ujian nasional (UN) dan seleksi akademis.

Ditegaskan pula oleh Baktiono, jika Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya sudah menetapkan sekolah kawasan di tetapkan di 11 SMP Negeri dan 12 SMA Negeri, maka siswa baru seluruhnya dari jalur kawasan. Dan tidak boleh diisi siswa dari jalur reguler. “Pengalihan seleksi ke jalur reguler jelas menurunkan esensi sekolah kawasan yang notabene eks RSBI,” tandasnya.

Kecuali, lanjut Baktiono, jika dari awal di satu sekolah hanya disediakan dua rombongan belajar (rombel) untuk kawasan dan rombel lainnya untuk jalur reguler. “Kalau memang full kawasan terus dalam penerimaan ada yang dari jalur kawasan dan lainnya dari jalur reguler itu berarti Dindik gagal menerapkan konsep sekolah kawasan,” cetus politisi PDIP ini.

Menurut Baktiono, solusi tepat atas tidak terpenuhinya pagu di SMA Kawasan adalah dengan melihat standar pelayanan minimal di sekolah tersebut. Jika pagu yang tersisa masih di atas standar pelayanan
minimal (20 siswa per rombel), maka sekolah itu tetap bisa melakukan proses belajar mengajar.

Tetapi, jika sisa pagu di bawah standar pelayanan minimal, dia menyarankan agar siswa itu dialihkan ke sekolah kawasan lain. Baktiono tidak sepakat jika siswa di bawah standar pelayanan minimal itu tetap dipertahankan di satu sekolah.

“Ini akan lebih menjaga kualitas sekolah kawasan dibanding harus menerima siswa dari jalur reguler,” tuturnya sambil menambahkan, langkah mengalihkan siswa ke sekolah kawasan lain ini pun tetap harus atas persetujuan wali murid. ari

author