banner 468x60

Jatim Siap Terima Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan UN

352 views
iklan

ujianPenakita | SURABAYA – Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Wilayah Indonesia Timur sepakat agar pelaksanaan ujian nasional (UN) diserahkan ke daerah. Penyerahan pelaksanaan UN tersebut untuk menghindari karut marut seperti yang terjadi pada UN beberapa bulan lalu.

Saat UN 2013, banyak masalah muncul beriringan seperti distribusi soal tidak hanya terlambat, tetapi juga kacau. Selain itu juga memunculkan kasus kebocoran soal di beberapa daerah.

Desakan tersebut disampaikan saat rapat koordinasi bersama wakil menteri pendidikan dan kebudayaan, direktorat jenderal pendidikan dasar serta Badan Standarisasi nasional Pendidikan (BSNP) di Bali sepekan lalu. Karena itu, peserta Rakor meminta pelaksanaan UN diserahkan ke daerah, termasuk pencetakan naskah.

“Pengembalian kewenangan ke daerah akan menjamin tidak ada keterlambatan distribusi naskah terutama yang memiliki wilayah kepulauan seperti Jatim,” tandas Dr Harun MSi MM, Kepala Dinas Pendidikan Jatim.

Harun menegaskan, Jatim siap bila pelimpahan kewenangan itu diberikan pemerintah pusat. “Kami siap, termasuk menyiapkan proses pencetakan soal dan pengawasan,” cetus mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jatim ini.

Dengan pemberian  kewenangan pencetakan di daerah, lanjut Harun, akan meminimalisir terjadinya kasus kekurangan maupun kerusakan naskah dan rusak karena mudah untuk melakukan kontrolnya. Sedang untuk pengawasan, tetap akan melibatkan pihak perguruan tinggi yang selama ini bekerjasama dengan Dindik Jatim.

Sebagaimana diberitakan, pelaksanaan UN 2013 sempat kacau balau karena distribusi soal di beberapa provinsi tidak tepat waktu. Karut marut yang disebabkan percetakan yang dipercaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak mampu menyelesaikan tugasnya sesuai deadline sehingga pelaksanaan UN di sejumlah provinsi terpaksa diundur. ari

author