banner 468x60

Kurikulum 2013 Tergantung Rekomendasi DPR

450 views
iklan

Penakita | JAKARTA – Meski kurikulum masuk wewenang pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga memiliki kewenangan tersendiri terkait masalah kurikulum ini. Karena itu, penerapan kurikulum baru akan tergantung rekomendasi Panja Kurikulum 2013 di Komisi X DPR RI.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Ferdiansyah mengatakan, DPR mempunyai wewenang terkait anggaran yang akan diturunkan untuk menerapkan kurikulum baru tersebut. Jika hasil rekomendasi Panja Kurikulum mengharuskan pemerintah menunda, maka ada baiknya hal itu dipertimbangkan pemerintah.

“Memang wewenang pemerintah tapi kami juga berhak memberikan rekomendasi,” kata Ferdiansyah, Rabu (30/1/2013).

“Kalau rekomendasi tidak sesuai rencana pemerintah dan pemerintah tetap mau jalan, ya silakan saja. Tapi anggaran bisa saja ditahan,” imbuh Ferdiansyah.

Hingga saat ini, terdapat lima fraksi yang memilih menunggu hasil rekomendasi Panja Kurikulum terkait kegiatan anggaran pelatihan guru dan buku. Sementara dua fraksi dengan jumlah anggota yang banyak telah menyetujui kurikulum baru ini. Untuk hasil rekomendasi sendiri masih disusun anggota Panja Kurikulum setelah mengundang berbagai sumber sejak awal Januari lalu.

Seperti diketahui, Kemendikbud bersikeras agar kurikulum baru diberlakukan mulai Juli mendatang. Sementara banyak pihak memberi usulan agar ditunda terlebih dahulu karena persiapan yang dilakukan pemerintah masih banyak kekurangan.

author