banner 468x60

Larang Siswa Ikut UN Langgar Konstitusi

81 views
iklan
Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait

Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait

Penakita | JAKARTA – Ujian nasional (UN) bukan pemberian sekolah kepada peserta didik, melainkan oleh negara kepada peserta didik. Karena itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mengecam keras jika ada peserta didik yang dilarang mengikuti UN hanya karena ketahuan hamil atau menikah.

“Jadi bukan wewenang guru atau kepsek yang memutuskan seseorang ikut UN atau tidak. Ini telah dijamin konstitusi melalui UU Sistem Pendidikan Nasional,” kata Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, Rabu (3/4/2013).

Menurut Arist, sekolah harus bisa memisahkan pelanggaran peraturan sekolah dengan pemberian hak pendidikan kepada anak. Meski demikian, Arist mendukung adanya sanksi terhadap siswa yang melanggar peraturan sekolah sebab hal itu merupakan tanggung jawab institusi pendidikan untuk menelurkan bibit anak bangsa yang memiliki moral serta pengetahuan. Namun, bukan berarti hak pemberian pendidikan sang anak harus dicabut.

Arist menegaskan, sekolah seperti kehilangan roh yang seharusnya berfungsi bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik. Menurutnya, masih banyak sanksi lain yang tetap dapat mengakomodir pendidikan anak, misalnya dengan memberikan pendampingan di luar sekolah, home schooling, dan lain-lain.

“Masalahnya juga tak ada satu pun peraturan atau pasal yang menyebut jika sudah menikah tidak boleh mengikuti ujian nasional. Ini sekolah yang jelas melakukan kesalahan,” tegasnya. dde

author