LSM Kabupaten Malang : Pecat Edy Suhartono!

logo tut wuriPenakita | MALANG – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai karut marut di Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang mendapat perhatian masyarakat luas. Setelah anggota DPRD setempat menuntut Bupati Malang melengserkan Edy Suhartono dari jabatannya sebagai Kepala Dindik, respons tak kalah kerasnya dilontarkan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kabupaten Malang serta Malang Corruption Watch (MCW).

“Mutasi saja tidak cukup, karena yang bersangkutan bisa melakukan hal serupa di instansi yang nanti dijabatnya. Bupati harus bersikap tegas memberhentikan yang bersangkutan. Ini menyangkut nama baik institusi pendidikan!” cetus Sayekti Ketua FMPP Kabupaten Malang.

Pasalnya, menurut Sayekti, Bupati Malang, Rendra Kresna pernah menyampaikan akan memberhentikan anak buahnya di jajaran Dindik bila diketahui melakukan pungutan dan tindakan penyelewengan dana pendidikan. “Bupati harus konsisten dengan pernyataannya karena warga Malang mendengar sendiri ucapannya,” ujarnya.

Sementara MCW menuntut agar Bupati Malang tak hanya memecat Edy Suhartono. Lebih lanjut, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK itu harus diproses secara pidana karena ada dugaan tindakan melanggar hukum. “Temua BPK itu berpotensi adanya penggelapan dana, korupsi, hingga penyalahgunaan wewenang oleh yang bersangkutan,” imbuh Umarul Faruk, Badan Pekerja MCW.

Sebagaimana diberitakan, DPRD Kabupaten Malang mendesak Bupati Malang agar menggusur Edy Suhartono dari jabatannya sebagai Kepala Dindik setempat. Para wakil rakyat ini menuding selama di bawah kepemimpinan Edy Suhartono, Dindik Kabupaten Malang mengalami banyak masalah sehingga lembaga pendidikan itu jadi tidak sehat.

Apalagi belakangan muncul rekomendasi BPK yang meminta agar bupati memberi sanksi Kepala Dindik Malang terkait temuan-temuan lembaga negara tersebut di Dindik setempat. Sesuai HP BPK, disebutkan adanya permasalahan pengelolaan dana BOS jenjang SMP Tahun Ajaran 2011 yang terlambat disalurkan kepada sekolah penerima sebanyak Rp 31.918.596.925. Juga masalah DAK bidang pendidikan TA 2010 dan 2011 yang tertunda pelaksanaannya pada tahun berikutnya sebanyak Rp 34.819.317.000.

Temuan lain BPK yaitu, unsur laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan USB (unit sekolah baru), SMP Satu Atap, RKB (ruang kelas baru), laboratorium IPA dan rehab sekolah yang belum lengkap. Juga bukti pertanggungjawaban tidak lengkap, sah dan valid sebesar Rp 846.088.520. Serta SPJ yang dibuatkan pihak ketiga sebesar Rp 4.325.000 yang tidak diyakini kebenarannya.  sum