banner 468x60

Masih Banyak Sekolah Belum Terapkan Kurikulum 2013 Jadi Beban Dindik

391 views
iklan

kurikulum baruPenakita | SURABAYA – Jajaran Dinas Pendidikan (Dindik) di Kabupaten/Kota di Jawa Timur menghadapi tugas berat terkait pelaksanaan Kurikulum 2013. Pasalnya, masih banyak sekolah yang belum menerapkan kurikulum baru itu pada tahun ajaran 2013-2014.

Padahal, pada tahun ajaran mendatang (2014-2015), Kurikulum 2013 sudah harus diterapkan di semua sekolah di seluruh Tanah Air. Di tingkat SD misalnya, dari total 19.887 sekolah di seluruh Jatim, baru dilaksanakan di 422 SD. Dengan demikian 18.445 SD akan menyusul menerapkan kurikulum tersebut pada tahun akademik 2014-2015.

Sedang di tingkat yang lebih atas, Kurikulum 2013 baru dilaksanakan di 422 SMP, dan sekitar 200 SMA maupun SMK. Dengan demikian para guru, sekolah, serta Dindik di daerah dituntut segera memahami isi kurikulum tersebut agar bisa menerapkan sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat.

Ironisnya, menurut informasi yang diperoleh Penakita.com, situasi tersebut diperparah oleh lemahnya sumber daya tenaga pendidik yang sampai kini belum bisa menyelaraskan antara berbagai pelajaran yang serumpun dalam satu tematik.

“Memang bukan pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan kerja keras agar semua bisa terlaksana dengan baik,” tutur Nuryanto, Kepala Bidang TK/SD dan Pendidikan Khusus Dindik Jatim.

Disinggung mengenai penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan buku Kurikulum 2013, menurut Nuryanto, pihaknya sudah melakukan sosialisasi. “Sudah kami sampaikan saat pertemuan seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota di Jakarta Senin (2/12/2013). Hanya saja, hingga kini petunjuk teknisnya belum kami terima. Kami masih menununggu Permendikbud untuk penggunaan dana BOS di kurikulum 2014-2013,” paparnya.

Ditekankan Nuryanto, karena juknis belum turun maka pihaknya belum bisa memastikan apakah mekanismenya sekolah yang menggandakan sendiri, diserahkan ke percetakan atau kerjasama denga penerbit. Namun, jika mengacu pada peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, dimungkinkan untuk lelang atau swakelola. ari

author