banner 468x60

MKKS SMPN Kota Malang Anggap Bantuan Rp 80.000 Tidak Cukup. Ini Alasannya!

iklan

logo kota malangPenakita | MALANG – Konsep sekolah gratis yang digemakan Wali Kota Malang yang baru, Mohammad Anton terus menuai kritik. Sorotan kalangan praktisi pendidikan setempat tetap pada besaran bantuan pendidikan yang jumlahnya Rp 80.000 per-siswa/bulan dianggap tidak memadai.

“Memang tidak setiap sekolah sama, tergantung kebutuhannya. Tapi MKKS menghitung besaran ideal bantuan itu kisaran Rp 130.000 – Rp 140.000 persiswa perbulan,” kata Burhanuddin, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMPN Kota Malang.

Menurut Burhanuddin, jika bantuan yang diberikan sebesar Rp 80.000 maka sekolah-sekolah eks RSBI harus melakukan penghematan secara maksimal. “Kami tetap akan menjalankan program ini dengan konsekuensi ada program-program sekolah yang direvisi,” cetusnya.

Burhan mengaku, peran serta masyarakat (PSM) di sekolah eks-RSBI, khususnya di SMPN 3 masih sangat dibutuhkan. Bahkan prosentasenya mencapai 30 persen dari kebutuhan sekolah setiap tahunnya.

“PSM ini bentuknya bukan tarikan, tapi sukarela. Kalaupun wali murid tidak menyumbang, kami tidak paksakan, karena memang instruksi Wali Kota kan tidak boleh ada tarikan,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, program sekolah gratis mulai jenjang SD hingga SMP yang dicanangkan Wali Kota Anton yang baru dilantik beberapa hari lalu tampaknya bakal sulit terlaksana. Sejumlah sekolah, khususnya swasta menegaskan bahwa bantuan pemkot sebesar Rp 80.000 per-siswa/bulan dianggap tidak cukup.

Pasalnya, besaran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) sekolah swasta relatif lebih tinggi dibanding negeri. Bila program sekolah murah atau bahkan gratis itu tetap dilaksanakan, maka pemkot harus menyediakan anggaran sangat besar.

“Anggaran SMP negeri saja rata-rata di atas Rp 2 miliar. Bila dikalikan 27, sudah Rp 54 miliar. Belum lagi sekolah-sekolah swasta. Jadi bisa dibayangkan berapa yang harus disediakan pemkot,” tandas Sukarno, Kepala SMP Taman Dewasa. sum

author