banner 468x60

Ombudsman Turut Selidiki Peredaran Bocoran UN

498 views
iklan

ujian-nasional-2013Penakita | SURABAYA – Beredarnya kunci jawaban ujian nasional (UN), baik tingkat SMA dan SMP di Surabaya dan sejumlah kota lain akan terus diselidiki Ombudsman Perwakilan Jawa Timur (Jatim). Tak menutup kemungkinan pula, lembaga pengawas kebijakan pelayanan publik ini berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencocokan kunci jawaban tersebut dengan kunci yang dimiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kepala Ombudsman Perwakilan Jatim, Agus Widiarta mengatakan, berbagai persoalan UN di Surabaya sudah diketahuinya. Namun, untuk persoalan kunci jawaban yang ada di tangan siswa SMA Kristen Frateran beberapa waktu lalu masih ditangani kepolisian, jadi Ombudsman belum bisa ikut menyelidiki. “Tapi, kami tetap terus memantau dan berkoordinasi,” kata Agus kepada PENAKITA.com, Rabu (24/4/2013).

Selain itu, untuk kunci jawaban yang ditemukan Dewan Pendidikan Surabaya kemarin, pihaknya belum mendapat laporan. “Kami sudah tahu, namun jika Dewan Pendidikan Surabaya tidak melaporkan kepada kami, nanti kami investigasi sendiri,” tambah Agus.

Agus menegaskan, Ombudsman bisa memproses atau bertindak jika ada pengaduan dari masyarakat serta mendapat bukti-bukti berdasar laporan itu. “Saat ini kami masih berkonsentrasi juga ke Mojokerto, karena di sana sudah terkumpul banyak bukti kebocoran kunci jawaban di beberapa SMA. Namun, kami masih berkoordinasi dengan Ombudsman pusat agar bisa berupaya mendapatkan kunci jawaban dari Kemendikbud untuk dicocokan,” tandasnya.

Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Jatim, Muflihul Hadi menambahkan, UN adalah sistem yang berjalan secara nasional. Bila ingin menembus mata rantai yang panjang ini diperlukan koordinasi dari banyak pihak.

“Seperti terjadinya kebocoran kunci jawaban UN di Mojokerto, kami sudah berkoordinasi dengan berbagai Dinas Pendidikan (Dindik) setempat agar bisa mencocokan bukti kunci jawaban yang ditemukan. Tapi katanya harus menunggu sampai pengumuman UN dilaksanakan,” ujar Hadi.

Ia memastikan, bila harus menunggu sampai waktu itu, momennya sudah tidak pas. “Seharusnya saat-saat seperti ini kunci jawaban milik Kemendikbud bisa didapat,” cetusnya.

Sementara itu, tidak adanya pengawas ruang dari unsur perguruan tinggi (PT) dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMP/Mts, disinyalir rawan untuk terjadinya kongkalikong antar sekolah. Pasalnya, sistem pengawasan hanya dilakukan oleh guru saling silang sesama jenjang.ika

author