banner 468x60

Pemprov Jatim Anggarkan Rp 400 Juta untuk Pembuatan Kisi-Kisi dan Bank Soal

iklan
Ilustrasi

Ilustrasi

Penakita | SURABAYA – Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400 juta untuk penyusunan kisi-kisi dan bank soal di item penyusunan master soal APBD Jatim 2014. Menurut Nuryanto, Kepala Bidang (Kabid) TK/SD dan Pendidikan Khusus Dindik Jatim, anggaran tersebut sengaja dibuat karena di ujian nasional (UN) sebelumnya penyusunan kisi-kisi dan bank soal menjadi kewenangan Pemprov Jatim.

Ditekankannya, dana itu siap digunakan bila Dindik Kabupaten/Kota di Jatim tidak siap membuat kisi-kisi dan bank soal untuk ujian sekolah tingkat SD. “Kalau sekarang tidak dipakai akan dikembalikan ke PAK lagi,” demikian tegasnya.

Informasi lain yang diperoleh Penakita, US tahun ajaran 2014-2015 akan mengujikan tiga mata pelajaran yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA untuk SD. Sementara untuk SD Luar Biasa terdiri dari bahasa Indonesia, Matematika, IPS dan PKN.

Sebagaimana diketahui, selain kebebanan anggaran untuk penyelenggaraan ujian sekolah (US), kabupaten/kota juga bertanggungjawab penuh dalam proses pembuatan, penggandaan dan distribusi soal. Sementara, pemerintah provinsi hanya melakukan pendataan dan sosialisasi.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun mengungkan,”Dalam pembuatan naskah ini pemerintah pusat (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) hanya memberikan kisi-kisi 25 persen. Sementara 75 persen lainnya dibuat sendiri oleh kabupaten/kota. Ini berbeda dengan sebelumnya dimana kisi-kisi 100 persen dari BSNP,”terangnya.

Begitu pula untuk pembuatan bank soal, kini menjadi kewenangan sepenuhnya kabupaten/kota. Bahkan jika ada sekolah yang siap, bisa membuat soalnya sendiri. Ini juga berbeda dengan sebelumnya, dimana bank soal 75 persen dibuat provinsi dan 25 persen dibuat BSNP.

Karena itu pula soal-soal tiap kabupaten/kota sangat mungkin akan berbeda. Atau bahkan, jika diserahkan sekolah, soal US di masing-masing sekolah akan berbeda.

Terkait pengadaan naskah-naskah soal pelajaran ini, masih kata Nuryanto, bisa dilakukan melalui lelang yang dikoordinir oleh Dindik Kabupaten/Kota. Lelang itu dimungkinkan jika anggaran untuk kegiatan tersebut melebihi Rp 200 juta.

“Jika mengacu pada peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, dimungkinkan untuk lelang terbuka. Harus ada panitia pengadaan lelang,” ucapnya.

Adapun mengenai penentuan kelulusan, lanjut Nuryanto, dilakukan dengan mengacu dua hal yakni rata-rata raport dan nilai US.
“Pembagiannya, 30 persen nilai US, 70 persen dari rata-rata raport,” papa Nuryanto sambil menyatakan, penentuan kelulusan, serta penilaan siswa tersebut sepenuhnya diserahkan sekolah tanpa intervensi dari manapun. adi

author