banner 468x60

Pemprov Tak Akan Ambil Alih Subsidi Ujian SD yang Sudah Dihapus dari APBN

iklan
Harun, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur

Harun, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur

Penakita | SURABAYA – Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur (Jatim) bakal memanggil Kepala Dindik Kabupaten/Kota di wilayah tersebut guna mendapat informasi langsung mengenai kesiapan menggelar ujian sekolah (US) tingkat SD. Dalam pertemuan itu nantinya juga dilakukan perjanjian kerjasama antara Dindik Jatim dan Dindik Kabupaten/Kota sehingga diperoleh jaminan terlaksananya US yang lancar di semua daerah di Jatim.

“Dalam waktu dekat saya memang akan panggil Kepala Dindik Kabupaten/Kota untuk koordinasi dengan mereka, khususnya mengenai penghapusan subsidi ujian SD dari APBN. Saya akan kesiapan mereka untuk menyelenggarakan US dengan anggaran sendiri,” tandas Dr Harun MSi MM, Kepala Dindik Jatim.

Menurut Harun, kebijakan pemerintah pusat itu perlu segera disikapi mengingat ujian tingkat SD akan dilaksanakan pada 19-21 Mei 2014. “Kami memang harus bergerak cepat, dan kami harus optimis semua bisa dilaksanakan dengan baik,” cetusnya.

Disinggung mengenai kemungkinan pemberian subsidi dari Pemprov Jatim untuk mendukung pelaksanaan US tingkat SD, Harun menandaskan, tidak ada ketentuan yang membolehkan subsidi untuk ujian sekolah.

Ditambahkan Harun, pihaknya sendiri di APBD Jatim 2014 ini tidak mengalokasikan anggaran untuk US, karena sewaktu dianggarkan sebesar Rp 7 miliar pada pahun 2013, ternyata tidak digunakan dan harus diubah di PAK APBN 2013.

Anggaran yang sudah dialokasikan di APBD tersebut tidak digunakan karena UN SD tahun 2013 sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat meski tanggungjawab teknis sepenuhnya dipegang provinsi.

Sebagaimana diberitakan, kebijakan pemerintah pusat merubah ujian nasional (UN) menjadi ujian sekolah (US) di jenjang SD memang membawa konsekuensi dicabutnya subsidi dana dari APBN. Anggaran US itu kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Keputusan penghapusan subsidi itu tak ayal membuat Dindik Kabupaten/Kota kelimpungan. Apalagi bagi mereka yang sudah menetapkan APBD 2014 tanpa poin anggaran US di dalamnya. ari

author