banner 468x60

Pendidikan Masih Belum Bisa Murah

474 views
iklan

Penakita | SURABAYA – Penyelenggaraan pendidikan selalu menjadi kewajiban negara. Bahkan sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 anggaran pendidikan sedikitnya 20 persen. Masalahnya komponen gaji guru dimasukkan ke alokasi itu, sehingga pendidikan belum murah apalagi bisa diraih secara gratis.

Sejumlah kalangan berharap, pendidikan gratis bisa direalisasi. Masalahnya, pendidikan belum dianggap sebagai investasi jangka panjang. Pendidikan murah yang diterapkan di sejumlah negara selalu menguntungkan karena dengan masyarakat terdidik, sejumlah negara berkembang berubah jadi negara maju.

Pemerintah ingin memajukan pendidikan di antaranya dengan membuka sekolah negeri mulai SD sampai perguruan tinggi. Tentu saja jumlahnya tidak memadai dibandingkan jumlah anak usia sekolah. Lebih banyak anak usia sekolah yang gagal melanjutkan pendidikan akibat orangtua mereka tidak mampu membiayai kebutuhan sekolah anaknya.

Karena itu, pemerintah berniat menambah Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Meski bagi sebagian besar warga, pendidikan tinggi di PTN tergolong mahal jangankan mereka bisa melirik atau mempertimbangkan untuk masuk ke PT Swasta (PTS) karena di PTN saja kebutuhan biaya pendidikan tergolong mahal. Pemerintah bertekad untuk menjadikan sejumlah PTS diubah menjadi PTN, tapi niat itu ditolak kalangan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi).

Aptisi meminta pemerintah lebih menekankan pemberdayaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di daerah daripada mendirikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru. “Semangat pemerintah untuk membuat PTN hendaknya disertai dengan pemberdayaan PTS-PTS yang ada,” kata Sekretaris Jenderal Aptisi Prof Dr Suyatno MPd, pada Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) Ke-3 Aptisi di Makassar, yang berlangsung pada 14-16 Februari 2013, dikutip Antara.

Menurut Suyatno, tekad dalam peningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) nasional dalam pendidikan tinggi seperti disebut dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi No 12/ 2012 seharusnya dapat menyadarkan semua pihak agar tidak lagi menafikkan peran PTS. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) itu mencontohkan, pengalokasian beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu dari daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar), seharusnya juga dapat disalurkan melalui PTS, bukan hanya kepada PTN.

Pasal 72 UU Pendidikan Tinggi mengamanatkan penyelenggara perguruan tinggi untuk memberikan beasiswa, bantuan atau pembebasan biaya pendidikan atau studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua atau pihak yang menanggungnya, yang bilamana penyelenggara itu tidak mampu, akan dikenakan sangsi administrasi (pasal 92). “Karena itu, mengingat konsekuensi pasal ini, diminta pemerintah melibatkan stakeholder, khususnya penyelenggara PT dalam merumuskan dan menetapkan peraturan pemerintah (PP) atau Permen,” tegasnya dalam siaran pers Aptisi.

Aptisi juga menyambut baik UU Dikti yang memberi berbagai persyaratan dalam pendirian Perguruan Tinggi Asing (PTA) di Indonesia, dengan harus beroperasi dalam bentuk Commercial Presence (kehadiran fisik). Di antara persyaratan tersebut adalah yang menyangkut akreditasi, daerah, jenis dan program studi, kewajiban untuk kerja sama dengan perguruan tinggi lokal, kewajiban merekrut dosen lokal, dan harus bersifat nirlaba dan keharusan untuk mengembangkan ilmu yang mendukung kepentingan nasional.

author