banner 468x60

Peran Kepala SMA Dibatasi Saat Pelaksanaan SNMPTN 2014. Ini Alasannya!

iklan
Ilustrasi

Ilustrasi

Penakita | SURABAYA – Peran kepala sekolah di tingkat SMA dan sederajat akan dibatasi terkait pelaksanaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2014. Kepala sekolah (kasek) nantinya tak lagi melakukan verifikasi dan juga memegang pasword login ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Menurut Bagus Ani Putra, Humas SNMPTN dari Universitas Airlangga (Unair), pasword tersebut harus dipegang masing-masing siswa. Selain itu, kasek juga tidak perlu lagi memberikan rekomendasi sebagai tahap terakhir pendaftaran SNMPTN.

Diakui Bagus Ani Putra, tindakan itu dilakukan sebagai langkah prefentif untuk mencegah tindak pelanggaran yang dilakukan pihak sekolah terhadap para siswanya yang hendak mendaftar SNMPTN. Bagus mengingatkan, agar sekolah tidak memalsu data saat mengisi PDSS di SNMPTN 2014 seperti yang ditemukan panitia dalam pelaksanaan SNMPTN 2013.

Diungkapkan Bagus, karena diduga memanipulasi data dan melakukan pungutan ke siswa saat pelaksanaan SNMPTN tahun 2013, sekitar 140 sekolah terancam sanksi tak bisa mengikuti SNMPTN tahun 2014. Sekolah setingkat SMA itu tersebar di seluruh Indonesia

Panitia pusat SNMPTN, lanjut Bagus, sudah menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan 140 sekolah tersebut. Modus yang dilakukan sekolah-sekolah itu adalah jual beli pasword untuk bisa mendaftar SNMPTN. Padahal, biaya SNMPTN sepenuhnya ditanggung pemerintah, sehingga siswa pelamar tidak dikenai biaya seleksi sama sekali.

Sanksi atas pelanggaran tersebut, ditegaskan Bagus Ani Putra, bisa jadi siswa di 140 sekolah itu tidak bisa mengikuti SNMPTN 2014. “Atau kepala sekolahnya dipecat,” tandas Bagus, Jumat (13/12/2013).

Disinggung mengenai jumlah sekolah di Jawa Timur yang masuk ‘daftar hitam’ ini, Bagus belum bisa memberikan data pasti. “Untuk sekolah-sekolah di Jatim atau bahkan Surabaya hingga kemarin belum dideteksi,” cetus doktor ilmu psikologi ini.

Ditambahkan Bagus, panitia pusat SNMPTN saat ini masih membahas penetapan sanksi tersebut. Diakui, ada berbagai pertimbangan sebelum sanksi dijatuhkan.
“Jika memang sekolah itu diblacklist, siswa kelas XII di semua sekolah itu otomatis tidak bisa mendaftar SNMPTN tahun 2014. Padahal, mereka ini tidak melakukan kesalahan. Jadi kasihan siswa kalau tidak bisa mendaftar,” ungkapnya.

Sedang untuk sanksi pemecatan kepala sekolah pun bukan menjadi wewenang PTN, melainkan dinas pendidikan setempat bersama kementerian. “Bila opsi ini yang dipilih, maka siswa-siswa dari 140 sekolah tadi masih diperbolehkan ikut SNMPTN 2014,” ujarnya. ari

author