banner 468x60

PGRI Jatim : Tambah Kuota Guru Baru Surabaya!

483 views
iklan
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jatim, Ikhwan Sumadi

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jatim, Ikhwan Sumadi

Penakita | SURABAYA – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jatim, Ikhwan Sumadi berharap agar Dinas Pendidikan Kota Surabaya melakukan pemetaan kebutuhan guru dengan benar. Sehingga bisa diketahui secara tepat formasi guru di tingkat SD, SMP, hingga SMA.

“Pemkot surabaya mestinya menambah kuota guru baru sesuai kebutuhan di wilayah itu. Pemetaannya harus jelas. Jangan sampai seperti sebelumnya dimana guru SD kekurangan, tapi guru SMP dan SMA kelebihan,” tegas Ikhwan.

Ikhwan menilai terlalu berat kebijakan yang mengharuskan guru mengajar 40 jam per minggu. Kondisi itu akan memforsir tenaga guru, mulai dari pagi hingga menjelang sore.

“Kasihan guru-guru, mereka tidak bisa bernafas karena dari pagi sampai sore ngoceh terus. Belum lagi dia harus mempersiapkan bahan ajarnya juga,” cetusnya.

Diakui Ikhwan, sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2008 memang disebutkan, guru diharuskan mengajar 25 hingga 40 jam per minggu. Tetapi umumnya angka 40 itu jarang tercapai, karena untuk guru-guru SD terpotong dengan jatah guru olahraga dan guru agama.

Sementara untuk guru SMP dan SMA, dibagi dengan guru-guru per mata pelajaran. “Seandainya tetap dipaksakan, per hari guru harus mengajar enam hingga tujuh jam. Apa mungkin dilakukan? Saya rasa tidak rasional,” tandasnya.

Menurut Ikhwan angka yang masih rasional adalah 30 jam per hari. Itupun harus disertai komitmen yang jelas, untuk meningkatkan kesejahteraan guru terutama terkait dengan sertifikasi dan tunjangan profesi pendidik (TPP).

Selama ini, TPP baru bisa diberikan jika guru mengajar minimal 24 jam per hari dengan mata pelajaran yang linier. Dengan tambahan beban mengajar yang semakin berat ini, aturan itu harus diubah dengan mengikutsertakan jam mengajar untuk pelajaran non linier.

“Jangan sampai beban semakin berat, tapi hak-hak guru tidak diperhatikan,” katanya.

Karena kebijakan mengajar 40 jam per minggu ini hanya akan dilakukan Surabaya, Ikhwan pesimis hal itu akan berpengaruh pada kesejahteraan guru karena sertifikasi dan TPP diatur pemerintah pusat. ari

author