banner 468x60

Prosentase Siswa Masuk PTN Lewat Jalur Mandiri Kemungkinan Ditambah

417 views
iklan

SBMPTN1Penakita | SURABAYA – Forum rektor se-Jawa Timur (Jatim) belum berhasil menetapkan besaran prosentase mahasiswa baru yang diambil dari jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), maupun jalur mandiri. Ada usulan besarannya 50 persen SNMPTN, 30 persen SBMPTN dan 20 persen jalur mandiri.

Tetapi, ada pula yang mengusulkan prosentase jalur mandiri hingga 40 persen. “Sesuai Peraturan Mendikbud Nomor 34 Tahun 2010, seleksi masuk PTN secara nasional minimal 60 persen sedangkan jalur mandiri maksimal 40 persen. Jika aturan ini jadi acuan, bisa dimungkinkan SNMPTN dan SMPTN yang nanti dikelola nasional hanya mengambil porsi 60 persen. Sedang jalur mandiri 40 persen,” tegas Prof Dr Ahmad Syahrani, Wakil Rektor 1 Universitas Airlangga (Unair).

Jika prosentase sesuai UU itu digunakan maka akan ada peningkatan calon mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri yang selama ini kuotanya hanya 20-35 persen.
“Sebelum ditetapkan besarannya, kami terlebih dulu perlu mendengar teman-teman dari luar Jawa karena situasi masing-masing perguruan tinggi berbeda,” cetusnya.

Fasich menegaskan agar kebijakan baru tersebut nantinya tidak malah membuat PTN yang lemah makin lemah, dan sebaliknya semakin menguatkan yang kuat. “Kalau bisa yang kuat makin kuat dan yang lemah menjadi kuat,” kata Fasich.

Seleksi jalur mandiri ini juga berkaitan dengan pembiayaan terutama uang kuliah tunggal (UKT). Sesuai Permendikbud Nomor 55 ahun 2013, ada prosentase 20 persen PTN diperbolehkan menarik di luar UKT. Meski demikian, banyak perguruan tinggi yang mengacu seluruhnya pada UKT.

”Kami saja 100 persen masih memakai UKT, bahkan jalur mandiri ada yang mendapat bidik misi,” ucap M Nasih, Wakil Rektor II Unair.

Di forum rektor se jatim, juga dirumuskan perhitungan UKT. Sesuai ketentuan, besaran UKT ditetapkan dari Biaya kuliah tunggal (BKT) dikurangi bantuan operasional PTN (BOPTN) dari pemerintah pusat.

Dalam penentuan BKT, forum rektor sepakat melihat berbagai faktor yakni biaya seharusnya dan biaya minimal yang ditanggung, akreditaasi institusi, akreditasi program studi dan akreditasi nasional. ari

author