banner 468x60

Sekolah Swasta Kota Malang Tidak Harus Jalankan Program Pendidikan Gratis

iklan

uang_kuliahPenakita | MALANG – Kebijakan sekolah gratis yang dicanangkan Wali Kota Malang, Mohammad Anton, ternyata mendapat dukungan legislatif. Anggota DPRD Kota Malang bahkan menyatakan bantuan pendidikan sebesar Rp 80.000 persiswa/bulan sudah dianggap memadai.

Di sisi lain DPRD setempat bisa memaklumi bila kebijakan sekolah gratis tersebut tidak dapat diikuti sekolah swasta. “Untuk sekolah swasta, kami memahami. Namun faktanya sudah ada beberapa lembaga swasta yang bergabung. Sedang yang lain, tidak ada paksaan,” tegas Fransiska Rahayu Budiwiyarti, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang.

Diakui Fransiska, kebijakan yang diterapkan sekolah swasta memang berbeda. Pasalnya, sekolah swasta memang mendapatkan pemasukan dari wali murid, dan besarannya disesuaikan konsep masing-masing sekolah.

Lebih lanjut wanita yang akrab disapa Siska ini memapar, dana yang disediakan pemkot untuk sekolah gratis di jenjang SD-SMP ini sebesar Rp 14,065 miliar selama empat bulan. Dan pada Desember mendatang, akan dilakukan penghitungan ulang mengenai angka ideal bantuan Pemkot guna meneruskan sekolah gratis SD-SMP.

“Belum bisa diketahui berapa besarannya sampai Desember mendatang,” kata Siska.

Disinggung munculnya keluhan MKKS SMPN yang menyebut besaran bantuan Rp 80.000 dianggap tidak cukup, dan mengeluarkan angka ideal bantuan pemkot sebesar Rp 140.000, menurut Siska angka Rp 80.000 itu sudah dihitung berdasarkan standar pelayanan minimal.

Ditegaskan Siska, angka Rp 80.000  dirilis setelah melakukan penghutungan dari Bosnas, Bosdas, bantuan siswa miskin (BSM), dan rencana anggaran kegiatan sekolah (RAKS), yang dirata-ratakan. “SMP eks-RSBI memang membutuhkan biaya tinggi sehingga muncul angka Rp 140.000 itu,” cetusnya. sum

author