banner 468x60

Soal Bantuan Dana Pendidikan Bagi Murid SMA/SMK, Khofifah Beri Solusi Seperti Ini

iklan
Khofifah Indar Parawansa (foto: IST)

Penakita.com | SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memberi peluang pada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk ikut membiayai pendidikan murid SMA/SMK di kota tersebut.

Caranya, menurut Khofifah, menggunakan sistem block grant. Opsi tersebut, diyakini Khofifah lebih memungkinkan dibandingkan mengambil alih kewenangan pengelolaan SMA SMK dari Provinsi Jawa Timur ke Pemkot Surabaya.

“Kalau langkah (ambil alih pengeloaan SMA/SMK) itu yang diambil, jelas menyalahi undang-undang,” tandasnya.

Perempuan asal Lamongan ini menambahkan,”Sebetulnya ada Permendagri Tahun 2016 yang memungkinkan ada bantuan keuangan antar daerah,” kata Khofifah.

Sistem itu dikatakan Khofifah sudah ada yang menerapkan di Jawa Timur. Ada daerah yang menitipkan dana ke pemprov untuk membantu pembiayaan SMA/SMK di daerah kabupaten/kotanya.

“Sekarang yang sudah jalan itu Pasuruan dan Batu. Mereka menitipkan spesifik block grant. Dana itu dititipkan ke pemprov lalu dikembalikan dalam bentuk bantuan yang peruntukannya untuk SMA/SMK di daerahnya,” ungkapnya.

Pelaksanaan aturan Permendagri tahun 2016 di Batu dan Pasuruan itu disebutkan Khofifah, bisa dijadikan referensi bagi Kota Surabaya yang masih kukuh ambil alih pengelolaan SMA/SMK.

Khofifah menyatakan pula bahwa mengembalikan pengelolaan SMA SMK ke Pemkot Surabaya bukan menjadi kewenangannya. Sebab ketentuan itu adalah amanah UU No 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Jangan bilang saya nggak bisa mengembalikan kewenangan ke pemkot. Yang bilang itu Mahkamah Konstitusi, pengelolaan SMA SMK itu di provinsi,” ujarnya.

Diakui Khofifah, di tahun 2017 ada judicial review di Mahkamah Konstitusi. Tapi upaya judicial review itu ditolak Mahkamah Konstitusi sehingga Undang Undang No 23 Tahun 2014 tetap berlaku. dit

author