Sebuah teori fisika bahwa setiap aksi (kebijakan) pasti berawal dari sebuah reaksi atas analisa dan perencanaan yang berawal dari sebuah permasalahan. Hal ini terlihat tidak terjadi pada instansi-instansi pemerintah RI terutama departemen kesehatan RI.

Apa yang terjadi?

Penentuan pendistribusian tenaga kesehatan, distribusi obat-obatan, sarana dan prasarana kesehatan, hingga subsidi yang turun dari pemerintah pusat tidak dilakukan dari sebuah data mengenai kesehatan Indonesia yang benar. Ternyata, dalam setiap ujung tombak kinerja departemen ini yang berada di kabupaten baik itu berupa puskesmas atau pustu tidak memberikan keterangan yang layak secara akurat bagaimana keadaan setiap daerah. Setelah ditilik lebih dalam, ternyata hal ini terjadi akibat sistem pencatatan (sistem informasi kesehatan) kita masih dilakukan secara manual yang memiliki banyak kekurangan dilihat dari sistem administrasi yang dilakukan. Tanpa disadari kesalahan kecil ini pun berdampak kepada biasnya pembacaan tingkat penyakit yang ada di masyarakat luas. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang diambil pun terkesan tidak tepat sasaran dan dapat dikatakan banyak yang mubazir. Sebagai contoh ada daerah yang tidak memiliki tenaga dokter gigi namun diberikan sarana untuk pelayanan ini sehingga sarana yang ternyata memiliki harga cukup mahal tersebut menjadi barang baru yang nantinya menjadi rongsokan tanpa dipakai oleh orang yang berkompeten memakainya. Distribusi obat dilakukan secara merata tanpa mengetahui bagaimana kebutuhan setiap daerah akan masing-masing item jenis obat yang beredar. Yang terjadi bahkan banyak obat-obatan yang didistribusikan habis masa pakainya di gudang (akibat tidak digunakan) atau yang lebih parahnya obat yang sudah tidak layak tersebut diberikan kepada masyarakat. Fasilitas teknologi komputerisasi yang diharapkan membantu tidak digunakan selayaknya untuk melakukan proses informasi kesehatan yang dilakukan. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh instansi depaertemen kesehatan yang begitu banyak memakan anggaran negara tidak sampai hingga akar rumput yang justru merupakan sasaran utama proses ini.

Sungguh tragis nasib bangsa kita. Anggaran belanja negara dan daerah yang seharusnya 20% untuk kesehatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya bahkan hanya 12% yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kesehatan kita yang begitu kompleks. Lebih parahnya lagi, anggaran tersebut tidak digunakan secara efektif oleh pengambil kebijakan seperti contoh yang diutarakan sebelumnya. Masih banyak lagi yang begitu mengeris hati kita sebagai warga yang memiliki hak untuk memperoleh perhatian kesehatan dari pemerintah. Berapa banyak lagi saudara kita yang meninggal akibat keteledoran tenaga dokter (malpraktek), berapa lagi saudara kita yang meninggal akibat busung lapar, berapa lagi masyarakat Indonesia yang terjangkit virus mematikan seperti aids bahkan flu burung????

Hanya kebesaran Allah SWT yang mungkin akan membuka mata tiap pengambil kebijakan yang ada hari ini untuk segera merombak sistem kebijakan Kesehatan kita…Ibu menkes tolonglah wargamu ini…Setiap korban akibat permasalahan kesehatan Indonesia menjadi saksi bisu sebuah kesalahan sistem yang ada di negara kita.