banner 468x60

Status Eks RSBI Setara Sekolah Reguler

511 views
iklan

Penakita | SURABAYA – Semua sekolah yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) akan berstatus menjadi sekolah reguler yang dibina pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Penetapan itu tertuang melalui Surat Edaran Nomor : 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI, yang diteken Mendikbud pada Rabu, 30 Januari 2013.

SE ini ditujukan kepada para gubernur, bupati/walikota, kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia. “Sekolah reguler itu maknanya sekolah biasa. Selesaikan dulu. Nanti setelah itu saat menjelang tahun ajaran baru kita akan menetapkan bagaimana mengelola eks RSBI itu,” kata Mendikbud Mohammad Nuh beberapa hari lalu.

Mendikbud menegaskan, semua papan nama, kop surat, dan stempel sekolah, yang menyebutkan atau menyatakan RSBI tidak dapat dipergunakan dalam proses administrasi atau manajemen sekolah. Kebijakan ini diambil menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-X/2012 yang mengabulkan permohonan Koalisi Pendidikan ke MK.

Dalam keputusannya MK itu menghapus dasar hukum penyelenggaraan RSBI. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) dan tetap berlangsung sampai akhir Tahun Pelajaran 2012/2013 sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Sementara terkait pembiayaan, pemerintah provinsi/kabupaten/kota menyediakan anggaran untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada sekolah eks RSBI. Sekolah tidak boleh menarik pungutan dari masyarakat yang terkait program RSBI.

Sekolah menerapkan pengelolaan pembiayaan sekolah reguler dengan manajemen berbasis sekolah. Menurut Mendikbud, Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu. “Pungutan itu memang tidak boleh, tetapi bukan berarti menutup sumbangan masyarakat, masyarakat boleh berpartisipasi,” tegas M Nuh.

Pada surat edaran tersebut juga diatur pembagian tanggung jawab baik pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah tetap mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang efisien dan efektif. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembinaan satuan pendidikan sesuai SNP.

Adapun pemerintah provinsi/kabupaten/kota tetap bertanggung jawab membina sekolah eks RSBI. Semua dokumen penganggaran yang menggunakan nomenklatur RSBI agar dilakukan revisi. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota wajib menyediakan anggaran sekolah untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing.

author