banner 468x60

Sudah Kangen Ketemu Bapak Ibu Guru di Sekolah? Simak Kabar Baik Ini

iklan
Nadiem Makarim, Mendikbud RI

penakita.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim memastikan memberi ijin pada pemerintah daerah untuk memulai kegiatan sekolah atau kegiatann belajar tatap muka pada bulan Januari 2021.

“Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021. Jadi daerah dan sekolah kalau siap tatap muka, segera tingkatkan kesiapan untuk laksanakan ini,” papar Nadiem dalam konferensi pers daring dikutip dari akun Youtube Kemendikbud RI, Jumat (20/10).

Ketentuan ini, menurut Nadiem, berlaku di semua zona risiko virus Corona. “Keputusan ini memperbolehkan pemda membuka sekolah tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan,” tandasnya.

Ada enam ketentuan yang harus dilengkapi agar sekolah bisa menggelar pendidikan tatap muka.

Ke-6 persyaratan itu adalah, sanitasi, fasilitas kesehatan, kesiapan menerapkan wajib makser, thermo gun, pemetaan satuan pendidikan untuk tahu siapa yang punya komorbid, persetujuan komite sekolah dan orang tua wali, dan sekolah juga tidak perlu full diisi siswa, serta kapasitas maksimal 50 persen.

Ditekankan pula bahwa kepala daerah bisa melakukan pembukaan sekolah tatap muka secara serentak atau bertahap. Keputusan ini merupakan langkah yang disepakati bersama antara Satgas Covid-19, Kemendikbud, Kemenko PMK, Kemenag, Kemendagri, dan tentunya pemerintah daerah.

“Perbedaan besar di SKB sebelumnya, peta zonasi risiko tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Tapi Pemda menentukan sehingga bisa memilih daerah-daerah dengan cara yang lebih detil,” ungkapnya.  

Nadiem mengatakan keputusan pembukaan sekolah akan diberikan kepada tiga pihak, yakni pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil) dan orang tua melalui komite sekolah.

Melalui SKB 4 Menteri terbaru, zonasi corona dari Satgas Covid-19 kini sudah tak berlaku. Semua keputusan di tangan Pemda berkoordinasi dengan kepala sekolah dan orang tua.

Kalaupun sekolah dibuka, Nadiem mengingatkan bahwa orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya ke sekolah. Hak terakhir masih di orang tua.

“Pembelajaran tatap muka diperbolehkan, bukan diwajibkan,” tegasnya.

Pada Agustus 2020, Nadiem terlebih dulu mengizinkan sekolah di zona kuning dan hijau untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kemendikbud mencatat, setidaknya 43 persen siswa yang berada di area tersebut.

Kala itu, keputusan membuka sekolah meskipun di tengah wabah dilakukan Nadiem karena PJJ di sejumlah daerah dianggap tidak berjalan optimal. Selain itu, muncul kekhawatiran dampak buruk akibat PJJ dalam jangka panjang.

Menurut Nadiem, 88 persen sekolah di daerah tertinggal, terluar dan, terdepan berstatus zona hijau dan kuning.

Meskipun pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning dilakukan dengan sejumlah syarat, seperti harus mendapat ijin pemerintah daerah hingga orang tua, kebijakan ini tetap menyisakan kekhawatiran.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan masih banyak sekolah yang belum siap secara protokol kesehatan dalam penerapan kembali pembelajaran tatap muka.

Sementara Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritik penggunaan zonasi sebagai tolak ukur pembukaan sekolah. Sebab menurut pantauan organisasi profesi ini, banyak pula sekolah yang melanggar ketentuan pembukaan sekolah akan tetapi bebas dari sanksi. wid

author