banner 468x60

Tak Tertampung Di Jalur Mitra Warga, Wali Murid Mengadu ke DPRD

366 views
iklan

mitra warga-DPRD sbyPenakita | SURABAYA – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya jalur mitra warga menuai protes dari para wali murid. Mereka pun menuntut keadilan ke wakil mereka di DPRD Kota Surabaya, Kamis (27/6/2013), karena anak mereka tidak tertampung melalui jalur mitra warga di SMP Negeri.

Mereka menyesalkan lantaran kesempatan anak-anak mereka menempuh pendidikan di sekolah negeri justru dialihkan ke siswa dari daerah lain. “Keputusan ranking siswa yang diterima di sekolah negeri merugikan kami. Padahal tahun lalu siswa miskin bisa diterima di sekolah negeri sekitar rumahnya,” cetus Arif Budioni, Wakil Ketua RW IV kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto.

Ditegaskan pula, akibat penetapan ranking siswa jalur mitra warga ini, dari 24 siswa miskin di sekitar SMP Negeri 41 hanya dua siswa yang diterima. Sisanya ‘disusupi’ siswa kurang mampu dari kecamatan lain.

Seharusnya, menurut mereka, anak kurang mampu yang ada di sekitar lingkungan sekolah Negeri menjadi prioritasu utama. Karena bagaimanapun, warga di sekitar sekolah Negeri secara tidak langsung selalu berpartisipasi ikut mengamankan sekolah bersangkutan.

Sebelumnya, anggota legislatif Kota Surabaya juga menyesalkan tidak konsistenya pihak sekolah terkait PPDB jalur mitra warga. “Kami dapat laporan kalau PPDB jalur mitra warga malah banyak dimanfaatkan dan ditempati warga yang sebenarnya tidak berhak,” kata Masduki Thoha, anggota Komisi D DPRD Surabaya.

Alasannya, lanjut Masduki, karena anak warga yang mampu tersebut nilainya tidak mencukupi. Dan mereka memanfaatkan jalur mitra warga agar anaknya bisa diterima di sekolah tersebut.

Padahal sesuai ketentuan, PPDB jalur mitra warga diperuntukkan bagi anak kurang mampu di sekitar sekolah Negeri yang besaranya mencapai 5 persen. Persentase itu harus dipenuhi dan tidak boleh disalah gunakan oleh siswa anak orang mampu.

Bahkan, adanya perangkingan nilai PPDB jalur mitra warga sebetulnya tidak boleh dilakukan untuk memberi jaminan siswa miskin sekitar sekolah bisa diterima. “Kami menduga, adanya penerapan ranking nilai dalam PPDB jalur mitra warga hanya sebagai alibi pihak Sekolah untuk bisa memasukkan siswa dari keluarga mampu namun nilainya tidak memenuhi syarat diterima,” tandasnya. ari

author