banner 468x60

Tambah Daya Tampung Dindik Langgar Aturan Pemerintah

375 views
iklan

demo dindik2Penakita | SURABAYA – Penetapan kebijakan kuota 1 persen bagi siswa luar Kota Surabaya dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menuai protes. Protes ini disampaikan Forum Aksi Keprihatinan Pendidikan (FAKP) Surabaya saat menggelar demo di kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, Rabu (13/3/2013).

Penetapan kuota tersebut dinilai tidak adil, Sebab merugikan siswa luar kota, terutama yang telah lama bersekolah di Surabaya. Salah satu demonstran, Wardoyo, mengaku batal menyekolahkan keponakannya di SMPN 35 Surabaya, sebab KSK-nya bukan KSK Surabaya, melainkan Tuban.

“Hal itu membuat hati keponakan saya kecewa. Dia bahkan sempat menangis,” tutur Wardoyo.

Hal senada diungkapkan seorang demonstran lainnya, Joko Siswanto. Ia mengaku tak dapat menyekolahkan 25 anak asuhnya di Surabaya. Sebab, KSK mereka dari berbagai wilayah Jawa Timur, seperti Tuban, Lamongan, Kediri, Sidoarjo, dan beberapa daerah lainnya.

“Terpaksa, mereka saya pulangkan dan saya sekolahkan di daerah masing-masing. Mereka kecewa dan menangis. Kenapa untuk sekolah di Surabaya begitu susahnya. Padahal Surabaya adalah ibukota Jawa Timur. Masa orang Jawa Timur tidak boleh sekolah di Surabaya,” kata Joko.

Hasanudin, salah seorang demonstran, juga menuntut Kadindik serius menggratiskan biaya sekolah di Surabaya. Sebab, pada kenyataannya sejumlah penarikan pungutan masih terjadi, ketika proses PPDB.

“Masyarakat biasanya masih ditariki uang seragam, buku, dan lain-lain. Kami memang tidak diwajibkan, tetapi nyatanya tetap harus membelinya. Ini kan sama saja bohong,” papar Hasanudin.

Sementara itu, Kadindik Surabaya, Ikhsan menjelaskan, kebijakan tersebut terpaksa harus diterapkan. Pasalnya, jumlah lulusan dengan daya tampung SMP Negeri dan SMA/SMK Negeri tidak seimbang.

Jumlah calon lulusan siswa tingkat SD sebanyak 46.000 siswa, sedangkan daya tampung SMP Negeri hanya 13.800. Sementara calon lulusan siswa tingkat SMP ada 39.000 orang, sedangkan daya tampung SMA Negeri hanya 6.500, dan SMK Negeri 6.300 saja.

“Artinya 33.000 siswa lulusan SD memang terpaksa sekolah di swasta. Begitu juga untuk lulusan SMP, sebanyak 26.200 siswa terpaksa sekolah di SMA/SMK swasta. Itulah dasar penetapan kuota 1 persen itu,” tuturnya.

Kendati demikian, untuk menambah daya tampung sekolah Dindik berusaha menyalahi aturan pemerintah, yang menetapkan jumlah siswa dalam 1 kelas berjumlah maksimal 28 orang. “Kami melanggar aturan itu. Demi menambah daya tampung siswa Surabaya, dalam satu kelas, kami mengisi siswa sebanyak 40 siswa,” tandas mantan Kepala Bappemas ini. ika

author