banner 468x60

Tidak Ada Subsidi, SMPM Kenakan Uang Pangkal

471 views
iklan

Gresik - Hearing DPRDPenakita | GRESIK – Tudingan bahwa SMP Muhammadiyah (SMPM) melakukan pungutan tanpa sepengetahuan Ikatan Keluarga Wali Murid (IKWM) SMPM 12 GKB ternyata diakui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Muhammadiyah. Dikdasmen Muhammadiyah Gresik membenarkan tidak melibatkan IKWM SMPM 12 GKB dalam mengambil kebijakan mengenai keuangan.

Kebijakan SMPM 12 GKB dalam menarik uang ke wali murid, karena status sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), tidak ada subsidi dari pemerintah. “Selain itu, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di SMPM 12 GKB banyak yang melalui inden dari berbagai SD Muhammadiyah. Ada yang inden mulai kelas 4,” kata Isa Iskandar, Kepala SMPM 12 GKB.

Pernyataan itu diungkapkan Isa Iskandar saat Hearing Komisi D DPRD Gresik terkait dugaan pungutan liar (pungli) di SMPM 12 GKB yang dilaporkan oleh Ketua IKWM. Sementara Ketua Majelis Dikdasmen, Muhammadiyah Gresik, Nanang Sufedji, mengatakan, kebijakan Muhammadiyah terstruktur di Pusat Muhammadiyah.

Menurut Isa Iskandar, PPDB tahun ini sudah tutup sejak Januari-Februari, sehingga untuk PPDB dikenakan uang pangkal. Sementara siswa yang naik kelas tidak ada uang daftar ulang, uang pangkal atau uang gedung atau uang pembangunan.

Ditambahkan pula, kegunaan uang pangkal sebesar Rp 8,5 Juta itu untuk pembangunan sekolah dan beasiswa. “Kami standar, nanti dibantu oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (Laziz),” begitu bebernya.

Dalam kesempatan itu Nanang Sufedji menyatakan, Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) GKB memiliiki tiga sekolah yang menyetujui adanya bea uang pangkal. Mekanimenya, setiap siswa yang mendaftakan ke SMPM 12, harus membayar uang pangkal ada rapat.

“Tidak ada komite, tetapi yang ada hanya IKWM untuk membantu dan memberikan saran kepada sekolah,” kata Nanang Sufedji.

Begitu pula mengenai kebijakan di bidang keuangan dan SDM menjadi kewenangan PCM. “Kalau di GKB hanya majelis PCM dan sekolah. Selanjutnya, masuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) baru melibatkan IKWM,” tuturnya. adi

author