banner 468x60

DPRD Tuntut Bupati Malang Lengserkan Edy Suhartono

452 views
iklan

PPDB malangPenakita | MALANG – DPRD Kabupaten Malang mendesak Bupati Malang agar menggusur Edy Suhartono dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) setempat. Para wakil rakyat ini menuding selama di bawah kepemimpinan Edy Suhartono, Dindik Kabupaten Malang mengalami banyak masalah sehingga lembaga pendidikan itu jadi tidak sehat.

Apalagi belakangan muncul rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang meminta agar bupati memberi sanksi Kepala Dindik Malang terkait temuan-temuan lembaga negara tersebut di Dindik setempat. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, disebutkan adanya permasalahan pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) jenjang SMP Tahun Ajaran 2011 yang terlambat disalurkan kepada sekolah penerima sebanyak Rp 31.918.596.925. Juga masalah DAK bidang pendidikan TA 2010 dan 2011 yang tertunda pelaksanaannya pada tahun berikutnya sebanyak Rp 34.819.317.000.

Temuan lain BPK yaitu, unsur laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan USB (unit sekolah baru), SMP Satu Atap, RKB (ruang kelas baru), laboratorium IPA dan rehab sekolah yang belum lengkap. Juga bukti pertanggungjawaban tidak lengkap, sah dan valid sebesar Rp 846.088.520. Serta SPJ yang dibuatkan pihak ketiga sebesar Rp 4.325.000 yang tidak diyakini kebenarannya.

Dewan juga menyoroti pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada TA 2011 sebesar Rp 748 juta yang tidak sesuai ketentuan. “Penyaluran Beasiswa Siswa Miskin (BSM) senilai Rp 516.259.000 tidak sesuai juknis,” tegas Sueb Hadi, juru bicara anggota DPRD Kabupaten Malang yang disampaikan dalam sidang paripurna hasil pembahasan DPRD Kabupaten Malang terhadap ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012 di Gedung DPRD, Jumat (12/7/2013) sore.

Politisi dari PDIP ini menekankan,”Kami harap Bupati Malang menindak lanjuti masukan BPK ini. Saya pikir kinerja Kepala Dindik sejauh ini banyak jadi sorotan. Terlebih, maraknya pungutan dan tarikan yang dikeluhkan lembaga sekola di Kabupaten Malang.” sum

author