banner 468x60

Sistem Asesmen Kurang Ramah Terhadap PTS

441 views
iklan

logo aptisi1Penakita | MAKASAR – Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) mendeklarasikan pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT). Pendirikan wadah yang segera diajukan ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi itu dilakukan untuk meningkatkan mutu dan akuntabilias publik Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, sesuai Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional danĀ  Undang-undang Pendidikan Tinggi.

“Aptisi pusat dan Aptis wilayah bertindak sebagai pendiri LAM-PT dengan satu badan hukum untuk LAM-PT. Selanjutnya mengajukan pendirian LAM-PT, berdasarkan rumpun keilmuan sebagaimana diamanatkan UU,” tegas Budijatmiko, Ketua Pendiri LAM-PT Aptisi, dalam pernyataan Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) Aptisi ke-3, di Makassar, Jumat (15/2/2013).

Aptisi pusat dan Aptisi wilayah berkomitmen untuk menjalankan LAM-PT berdasarkan prinsip tranparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kejujuran, dengan proses berbasis pembinaan, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Aptisi pusat dan Aptisi wilayah serta PTS se-Indonesia, berkomitmen mendukung pendirian dan operasionalisasi dalam bentuk dukungan sumber daya manusia, teknologi, sarana-prasarana, dan keuangan. Itu semua dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan prinsip musyawarah dalam menjamin berdirinya LAM-PT dalam waktu jangka panjang.

Sedang Ketua Umum Aptisi, Edy Suandi Hamid, menyatakan, Aptisi pusat siap memenindaklanjuti pendirian LAM-PT sesuai ketentuan yang berlaku, dengan jangka waktu selambat-lambatnya enam bulan. “LAM PT Aptisi ini untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam lembaga dan sistem akreditasi,” ujar Edy.

Edy mencontohkan, sistem asesmen kurang begitu ramah, terutama terhadap PTS yang masih keci. Selain itu, ketidakpuasan dari PTS yang merasakan adanya perlakuan diskriminatif diharapkan dapat dikurangi.

“Tetapi jangan sampai keberadaan LAM justru mendegradasi mutu PTS. Karena itu, penyusunan sistem dan kelembagaan LAM tetap harus mengutamakan penjaminan mutu. Untuk itu, hendaknya pemerintah memberikan dukungan dana secara penuh, seperti melalui Biaya Operasional Perguruan Tinggi Swasta,” kata Edy.

author