banner 468x60

UN Tak Mencerminkan Kompetensi Siswa

497 views
iklan
Kepala SD Al-Hikmah Surabaya, Anwar

Kepala SD Al-Hikmah Surabaya, Anwar

Penakita | SURABAYA – Ujian Nasional (UN) selalu menjadi momok yang menakutkan bagi semua orang, khususnya bagi siswa dan guru. Tak ayal, banyak praktisi pendidikan yang menolak adanya UN. Bahkan, beberapa di antaranya berpendapat, bahwa UN tak mencerminkan kompetensi siswa.

Hal ini diungkapkan Kepala SD Al-Hikmah Surabaya, Anwar, kepada PENAKITA.com, Jumat (15/3/2013). Ia mengatakan, hasil UN tidaklah mencerminkan kompetensi siswa. Siswa, justru seringkali menjawab soal-soal pilihan ganda dalam UN, hanya mengandalkan intuisi semata.

“Kompetensi siswa tidak bisa semata-mata hanya diukur dari soal-soal pilihan ganda. Ujian semacam itu, sebenarnya tidak adil. Sebab, tidak semua siswa memiliki kompetensi akademik yang baik. Kompetensi mereka berbeda-beda,” ungkap Anwar.

UN, jelasnya, justru banyak memberikan efek negatif bagi siswa. Di antaranya UN dapat membunuh kreativitas siswa, mencetak manusia-manusia ‘penghafal’ bukan ‘penalar’, membentuk kualitas siswa yang tidak dapat bersaing di tingkat internasional, dan memberi pengaruh pada psikologis siswa.

“UN ini memang diakui, ‘mengenakkan’ guru dan siswa. Guru tidak perlu repot dan terlalu banyak mengajarkan materi penalaran kepada siswa. Sebaliknya, siswa pun tidak perlu repot-repot menjawab pertanyaan dengan nalar, karena cukup memilih saja. Jadi, siswa hanya dicetak sebagai manusia penghafal, tidak memainkan atau menggunakan penalarannya,” tukasnya.

Karena itu, tutur Anwar, tidak semestinya UN dijadikan sebagai standard kelulusan bagi siswa. Bahkan, menurutnya, hal tersebut tidaklah adil. Sebab, kebanyakan hasil UN hanyalah sebuah rekayasa. Banyak terjadi “kongkalikong” antara instansi/ lembaga dan pihak-pihak terkait, yang berkepentingan meluluskan siswa-siswanya.

Untuk mengukur kompetensi siswa, papar Anwar, harusnya mengikuti proses secara menyeluruh. Tidak semata akademiknya, melainkan seluruh aspek, mulai dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Lantas yang berhak menilai kompetensi siswa secara menyeluruh itu adalah guru yang bersangkutan.

“Dari dulu UN memang ada, tetapi pemerintah tidak menjadikannya sebagai standard kelulusan. Tapi usai reformasi, UN ini malah dijadikan standard kelulusan bagi siswa dari jenjang SD-SMA. Sehingga semua lembaga berlomba-lomba meluluskan siswanya. Akhirnya, hasil UN ini sebenarnya penuh kepalsuan. UN boleh diadakan, tapi bukan jadi standard kelulusan,” beber Anwar. ika

author